Pelayanan SPBU Kota Karang Dikeluhkan, DPRD Muaro Jambi Siapkan Langkah Tegas hingga ke Pertamina
LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Persoalan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Karang, Kabupaten Muaro Jambi, menuai perhatian serius kalangan legislatif.
Keluhan yang disebut telah berlangsung selama beberapa hari tersebut mendorong DPRD Muaro Jambi mengambil sikap dan berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Indra Gunawan, mengecam keras persoalan yang terjadi, khususnya menyangkut manajemen pengelolaan dan pelayanan SPBU yang dinilai harus menjadi perhatian serius.
Menurut Indra, SPBU merupakan fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional berjalan tertib, pelayanan diberikan secara optimal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
"Kami mengecam keras persoalan yang terjadi di SPBU Kota Karang. DPRD bersama instansi terkait akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi di sana," tegas Indra.
Ia menyampaikan, langkah turun langsung ke lapangan merupakan bagian dari upaya DPRD untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan.
Indra juga mengingatkan pihak manajemen SPBU agar tidak menganggap remeh berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. Pelayanan kepada konsumen harus menjadi prioritas dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, ia menegaskan DPRD Muaro Jambi tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut apabila persoalan serupa masih terus terjadi dan merugikan masyarakat.
"Kalau masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, kami akan mendatangi Pertamina dan dinas-dinas terkait di provinsi untuk meminta evaluasi terhadap SPBU Kota Karang ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan pelayanan publik yang menjadi keluhan masyarakat. Tidak hanya melakukan peninjauan, DPRD juga mendorong adanya evaluasi terhadap pengelolaan SPBU apabila ditemukan persoalan dalam operasionalnya.
Indra berharap pihak pengelola segera mengambil langkah pembenahan dan memberikan perhatian serius terhadap setiap pengaduan konsumen. Pelayanan pengisian bahan bakar harus berlangsung secara tertib, aman, transparan, dan sesuai standar operasional yang berlaku.
Ia juga mendorong instansi berwenang untuk ikut mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan kembali merugikan masyarakat.
Bagi DPRD Muaro Jambi, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelayanan publik. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat perlu mendapatkan respons dan penanganan yang jelas. (***)

Komentar
Posting Komentar