Paripurna APBD 2027, Fraksi NasDem Desak Pemkab Muaro Jambi Perkuat PAD dan Pangkas Belanja Tak Prioritas
LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi legislatif untuk menyampaikan berbagai catatan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Partai NasDem tampil menyuarakan sejumlah pandangan kritis melalui juru bicaranya, Ahmad Murni, SH. Berbagai masukan konstruktif disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik sekaligus komitmen dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah kondisi kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat berdampak pada proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan sebesar Rp1,197 triliun atau mengalami pengurangan sekitar Rp173,52 miliar.
Menurut Ahmad Murni, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mengingat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, pemerintah dituntut memiliki langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp188,95 miliar.
Upaya peningkatan PAD dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal, sehingga daerah tidak terus-menerus bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat.
Tak hanya persoalan pendapatan, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap rencana percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Fraksi NasDem pada prinsipnya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, Ahmad Murni menegaskan bahwa rencana kerja sama pembiayaan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu melalui Rapat Gabungan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Hal ini penting guna memastikan infrastruktur mana saja yang menjadi prioritas, sekaligus melihat simulasi kemampuan bayar daerah agar pembiayaan tersebut tidak menjadi beban fiskal di masa depan," tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi NasDem turut menyambut positif dukungan alokasi APBN untuk pembiayaan gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp23 triliun secara nasional.
Dukungan tersebut dinilai menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Namun demikian, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan data serta regulasi teknis agar alokasi anggaran dapat terserap secara optimal dan memberikan ruang lebih luas bagi pembiayaan pembangunan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menyoroti komposisi belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,196 triliun. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap belanja operasional yang dinilai kurang prioritas, kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk memperbesar porsi belanja modal.
Langkah ini dinilai penting agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan program-program prioritas masyarakat.
Persoalan pemerataan pembangunan infrastruktur turut menjadi sorotan serius. Ahmad Murni menilai pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini masih belum sepenuhnya merata dan terkesan terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah agar menyusun kebijakan pembangunan yang lebih proporsional dengan memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah kecamatan dan desa.
Pemerataan infrastruktur, menurut Fraksi NasDem, bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai NasDem berharap Ranperda APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (***)

Komentar
Posting Komentar