Fraksi PPP Beri Sejumlah Catatan Strategis untuk APBD 2027



LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Komitmen mengawal arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11).

Dalam agenda penting tersebut, Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Robby Ramadhan, menyampaikan sejumlah catatan strategis dan evaluasi terhadap nota pengantar anggaran yang sebelumnya disampaikan Bupati Muaro Jambi.

Rapat paripurna berlangsung di Sengeti dan dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut hadir Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Wiranto, Wakil Ketua DPRD Jurjarni, para anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Robby Ramadhan yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sungai Gelam menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dinamika kebijakan fiskal serta potensi fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk semakin inovatif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah menyusun strategi konkret untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi secara akuntabel. Namun, optimalisasi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta tidak membebani pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat kurang mampu.

Tidak hanya itu, pihak eksekutif juga diminta memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai basis data dan perhitungan target pendapatan daerah. Hal ini penting agar setiap proyeksi pendapatan memiliki landasan yang rasional, terukur, dan realistis untuk direalisasikan.

Beralih pada sektor belanja daerah, Fraksi PPP menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Alokasi belanja, menurut Robby, harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur konektivitas antarkecamatan, sektor kesehatan, serta pendidikan.

Fraksi PPP juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target serapan anggaran maupun realisasi fisik kegiatan semata.

Setiap program yang tertuang dalam APBD 2027 harus memiliki indikator hasil yang jelas, transparan, dan terukur, sehingga manfaat pelaksanaannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Setiap program harus memiliki hasil yang jelas dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran," menjadi penekanan dalam pandangan umum Fraksi PPP.

Lebih lanjut, Robby menyoroti pentingnya efisiensi belanja di tengah ruang fiskal daerah yang terus mengalami dinamika. Ia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi belanja operasional serta belanja pegawai yang dinilai kurang produktif.

Menurutnya, anggaran harus dikelola dengan prinsip efektivitas dan skala prioritas. Belanja yang kurang mendesak perlu diefisienkan, kemudian dialihkan secara proporsional untuk memperkuat belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak kalah penting, Fraksi PPP turut mempertanyakan sejauh mana langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan penataan aset daerah.

Penataan dan pengelolaan aset dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kejelasan mengenai progres serta langkah penyelesaiannya.

Berbagai catatan yang disampaikan Fraksi PPP tersebut menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, sekaligus memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi berlangsung tertib dan khidmat. Selanjutnya, pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi PPP berharap APBD Muaro Jambi 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih berkualitas, mengedepankan efisiensi, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (***)

Komentar