Aidi Hatta Pimpin Paripurna Jawaban Bupati, DPRD Muaro Jambi Kawal Pembahasan APBD 2027
LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi kembali melanjutkan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Selasa (10/11).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut hadir Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Agenda ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan APBD 2027, sekaligus mencerminkan dinamika kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan secara langsung jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan kritis yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD.
Penyampaian jawaban tersebut menjadi ruang bagi pihak eksekutif untuk memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian legislatif, baik menyangkut kebijakan pendapatan daerah, alokasi belanja, prioritas pembangunan, maupun berbagai kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam APBD 2027.
Bagi DPRD, tahapan ini memiliki arti strategis dalam memastikan setiap rancangan kebijakan anggaran mendapatkan perhatian dan pembahasan secara menyeluruh. Pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi dan penganggaran DPRD dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Pembahasan APBD bukan sekadar proses administratif dalam menyusun angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Karena itu, jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai masukan yang telah disampaikan, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lebih terarah, konstruktif, dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjadi faktor penting dalam mewujudkan APBD yang realistis, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui mekanisme pembahasan yang berlangsung secara bertahap, kedua lembaga diharapkan mampu menyatukan pandangan dan menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati ini selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses pembahasan yang melibatkan legislatif dan eksekutif ini diharapkan dapat melahirkan APBD 2027 yang tidak hanya tertib secara perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (***)

Komentar
Posting Komentar