Aidi Hatta Pimpin Paripurna APBD 2027, DPRD Muaro Jambi Siap Kawal Prioritas Anggaran Daerah




LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan, Senin (9/11).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.

Agenda ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan kebijakan keuangan daerah yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2027 mendatang.

Turut hadir Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, serta kepala desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan gambaran kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pemaparan nota keuangan, proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,371 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp1,197 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp173,52 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu dicermati DPRD dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Sebab, penurunan pendapatan daerah tentu berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Dalam penyampaiannya, Bupati mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.

"Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas," ungkap Bambang.

Bagi DPRD, kondisi tersebut menjadi perhatian penting dalam menjalankan fungsi penganggaran. Pembahasan APBD tidak hanya sebatas mencermati besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

DPRD memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawal agar keterbatasan fiskal tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik maupun terhambatnya program pembangunan prioritas.

Sejumlah sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan, tentunya membutuhkan perhatian dalam menentukan komposisi anggaran.

Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi belanja, serta memastikan penggunaan anggaran secara efektif juga menjadi bagian penting yang perlu dicermati bersama.

Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027, DPRD Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat menjalankan peran pengawasan dan penganggaran secara optimal, sehingga rancangan anggaran yang disusun benar-benar realistis, transparan, dan terukur.

Paripurna ini sekaligus menjadi awal dari proses pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif. Sinergi kedua lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (***)

Komentar