Pimpinan DPRD Muaro Jambi Hadiri Sosialisasi Pedoman APBD 2027
LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, bersama Wakil Ketua II DPRD Jurjani dan sejumlah anggota DPRD menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut berlangsung khidmat di Gedung Mahligai 9 Jambi, Rabu (28/10).
Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank 9 Jambi serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Hadir sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Aripadana, S.E., M.Si., serta Shalia Alamah Joya yang mengikuti kegiatan secara daring.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Muaro Jambi dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memahami arah kebijakan serta regulasi penyusunan anggaran daerah untuk tahun 2027.
Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus berpedoman pada prinsip cermat, realistis, disiplin, transparan, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah juga harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penganggaran daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan seluruh usulan OPD, tetapi harus lebih mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tak kalah penting, penyusunan target pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus disusun berdasarkan potensi yang terukur dan didukung strategi pencapaian yang jelas. Sementara pendapatan transfer harus mengacu pada informasi resmi dari pemerintah pusat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi dan kebijakan penganggaran daerah.
Dengan demikian, proses penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan akuntabel, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar menjadi instrumen pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. (***)

Komentar
Posting Komentar