DPRD Muaro Jambi Bentuk 3 Panja, Bahas Soal Ranperda Terbaru
LENTERAJAMBI.COM,Muaro Jambi - DPRD Kabupaten Muaro Jambi resmi membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026.
Pembentukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Pembentukan tiga Panja tersebut dilakukan dalam rapat kerja DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Wakil Ketua Jurjani dan Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir.
Sepuluh Ranperda tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok pembahasan dengan fokus berbeda, mulai dari pengelolaan aset daerah, penyertaan modal perusahaan daerah, penataan desa, kesehatan masyarakat, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Panja I dipimpin Muhammad Ridho, SE, dengan H. Sulaiman, SE, sebagai wakil ketua dan Indra Gunawan, SH, sebagai sekretaris. Panja ini membahas empat Ranperda, yakni Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi, Penataan Desa, serta Penyertaan Modal kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).
Panja II diketuai Ir. H. Asikin, SP., MM, dengan Syafri Hasibuan, SE, sebagai wakil ketua. Tiga Ranperda yang dibahas meliputi penanganan perumahan dan permukiman kumuh, pencegahan serta penanggulangan kebakaran, dan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.
Sementara Panja III dipimpin M. Ali Mustika, A.Md, dengan Yuli Setia Bakti sebagai wakil ketua. Panja ini bertugas membahas Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pembagian tugas tersebut menjadi langkah strategis DPRD untuk mempercepat sekaligus memfokuskan pembahasan setiap rancangan regulasi sesuai bidang masing-masing.
Sejumlah Ranperda bahkan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan petani, perlindungan kelompok rentan, hingga pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kini, ketiga Panja memiliki tanggung jawab besar memastikan 10 Ranperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. (***)

Komentar
Posting Komentar