Dewan Muaro Jambi Ajukan 4 Ranperda Inisiatif
LENTERAJAMBI.COM, Muaro Jambi - DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai tancap gas memperkuat regulasi daerah. Tak tanggung-tanggung, empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dibawa ke meja paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
Sepuluh Ranperda tersebut diharapkan menjadi pijakan hukum dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, hingga perlindungan dan pemberdayaan petani.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Rapat Utama DPRD Muaro Jambi, Senin (12/10).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir. Turut hadir Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, unsur Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri, Pabung Kodim 0415/Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa agenda paripurna difokuskan pada penyampaian empat Ranperda inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan pemerintah daerah.
Pemaparan empat Ranperda inisiatif DPRD disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muaro Jambi, Ali Mustika.
Keempat regulasi tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi ke depan.
Ranperda pertama tentang Kesehatan Masyarakat. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
DPRD menilai kesehatan bukan hanya persoalan pengobatan ketika masyarakat jatuh sakit, tetapi merupakan hak dasar yang harus dijamin melalui pelayanan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Melalui regulasi ini, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Ranperda kedua tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Regulasi ini menjadi perhatian serius mengingat persoalan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak masih menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan bersama.
Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Dunia usaha juga diharapkan ikut menjamin pemenuhan hak pekerja perempuan dan menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan anak serta perempuan.
Kehadiran Ranperda ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pencegahan kekerasan, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak.
Ranperda ketiga tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an. Regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis Al-Qur'an, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan generasi muda.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga agar pembinaan baca tulis Al-Qur'an dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Selain memperkuat pendidikan keagamaan, program ini diharapkan menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda serta penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, Ranperda keempat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi salah satu regulasi yang tak kalah penting.
Pasalnya, sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian daerah dan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, petani masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan sarana produksi, akses permodalan, perubahan iklim, ketidakstabilan harga komoditas, hingga keterbatasan teknologi dan akses pasar.
Melalui Ranperda ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan, memperkuat kelembagaan petani, mempermudah akses sarana produksi, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
Dengan demikian, petani tidak hanya dituntut meningkatkan produksi, tetapi juga harus mendapatkan kepastian dan dukungan agar hasil kerja keras mereka memberikan kesejahteraan yang lebih baik.
Ali Mustika: Ranperda Harus Berkualitas dan Berpihak kepada Rakyat
Dalam pemaparannya, Ketua Bapemperda DPRD Muaro Jambi, Ali Mustika, menegaskan bahwa keempat Ranperda inisiatif tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, keempat Ranperda inisiatif DPRD tersebut juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Proses harmonisasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki kualitas, dapat diterapkan, serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Ali Mustika berharap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan perhatian serta dukungan agar pembahasan empat Ranperda tersebut dapat berlanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif, menurutnya, menjadi kunci dalam melahirkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Jangan Berhenti di Atas Kertas
Penyampaian empat Ranperda inisiatif dan enam Ranperda usulan pemerintah daerah ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Namun, pekerjaan besar tidak berhenti pada penyusunan dan pengesahan peraturan daerah. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap regulasi dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan aturan tentang kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan keagamaan, maupun pemberdayaan petani. Mereka membutuhkan bukti bahwa regulasi tersebut benar-benar menghadirkan perubahan.
Kini, publik menanti bagaimana sepuluh Ranperda tersebut akan dibahas dan diwujudkan menjadi kebijakan yang konkret.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan sekadar berapa banyak aturan yang berhasil disahkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (***)

Komentar
Posting Komentar